Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta distributor segera menyuplai kebutuhan minyak goreng (migor) di pasar sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Tindakan tegas akan diberikan kepada diatributor yang tidak mengikuti aturan.
Sebaiknya bijak dan berhati-hati dalam bermedia sosial. Sebab, berawal dari media sosial bisa berujung kasus hukum. Seperti kasus yang menimpa dua perempuan di Merakurak ini. Berawa dari isi pesan WA yang disebar berujung pada kasus hukum yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tuban.
Masyarakat di Kabupaten Tuban dihebohkan dengan beredarnya video dan foto kepulan asap di PLTU Tanjung Awar-awar Tuban di sosial media pada Jumat (11/2/2022) sekitar pukul 09.33 Wib.
Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Tuban menggelar sidang kedua pemeriksaan terdakwa Ahmad Frendy Romadhon atas kasus sabu di Hotel Mustika Tuban, Rabu (19/1/2022) pukul 11.30 Wib.
Guru spiritual di Kabupaten Tuban berinisial FR menjalani sidang perdana pada Rabu (19/1/2022) pukul 10.00 WIB. Ia didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dua kasus sekaligus yaitu persetubuhan dan pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak dan jurnalis dari berbagai daerah dalam mengawal penuntasan perkara penganiayaan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi.
Ilmu jurnalistik bukan hanya bermanfaat untuk tugas-tugas kewartawanan. Namun untuk juru dakwah, ilmu jurnalistik juga bisa menunjang keberhasilan dakwah yang disampaikan.
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Unit Kegiatan Mahasiswa Penulis (UKMP) Universitas Negeri Malang (UM) melakukan kunjungan redaksi ke media blokTuban.com secara virtual pada Kamis (2/12/2021) mulai pukul 19.00 - 20.00 WIB.
Sebagai salah satu media lokal yang ada di Kabupaten Tuban, blokTuban.com hari ini berkesempatan mendapat pendampingan intensif program manajemen pengembangan bisnis dan keberlanjutan media digital dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)-USAID-Intetnews, Jumat (19/11/2021).
.jpg)
Kementerian Perdagangan berkomitmen menggalakkan perlindungan konsumen. Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kemendag menemukan beberapa dugaan pelanggaran terkait perlindungan konsumen. Salah satunya, sebanyak 31.553 Depot Air Minum (DAM) tidak layak Higienitas Sanitas Pangan (HSP). Dari total 60.272 DAM yang tercatat hanya 28.719 yang dinyatakan layak.
