Anggota Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tuban minta Pemerintah Desa (Pemdes) terbuka kelola Program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sebab, masyarakat desa saat ini sudah mulai kritis dalam menyikapi realisasi DD maupun ADD.
Tahun ini para kepala desa di wilayah kerja perusahaan (WKP) Pertamina EP Asset IV Cepu di Kecamatan Senori bisa tersenyum lebar. Sebab, alokasi dana desa (ADD) di wilayah tersebut akan dinaikan menjadi Rp4.629.709.200. Kenaikan tersebut sekitar Rp1,8 juta. Untuk itu pengelolaannya harus transparan dan akuntabel.
Pemerintah desa di wilayah kerja perusahaan (WKP) PT Pertamina EP Asset IV, Kecamatan Senori, Tuban, Jawa Timur bisa bernafas lega lebih awal. Sebab anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sudah bisa dicairkan paling awal dibanding desa di Kecamatan lain.
Jumlah dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun daerah yang dikucurkan dalam bentuk Dana Desa (DD) maupun alokasi Dana Desa (ADD) daerah penghasil Minyak dan Gas (Migas) di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur naik.
Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah tersedia di awal 2017 ini. Namun, hingga saat ini kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Keluarga Berencana, Mahmudi belum ada satu desa yang mencairkan.
Salah satu upaya untuk menggerakan unit-unit usaha strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa, pemerintah desa (Pemdes) Jatisari, Senori kembangkan pasar desa. Dengan memanfaatkan Dana Desa (DD), pemerintah bergerak meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
Pencairan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017, setiap desa di Kabupaten Tuban minimal akan menerima kucuran dana sebesar Rp700 juta.
Jumlah alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diterima desa penghasil minyak dan gas (migas) di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengalami penurunan. Hal itu disebabkan anggaran ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 turun.
Bentuk transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) sudah seharusnya dilakukan. Karena sesuai format dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 sudah seharusnya desa bisa transparan, mulai dari anggaran hingga informasi penting untuk warga. Apalagi, dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 sudah diamanahkan.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT) telah menerbitkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017.