Dorongan agar pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur tidak mandek di ranah wacana terus menguat. Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur menilai, hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim harus segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang menyentuh langsung perbaikan kinerja perusahaan daerah.
Sebanyak 33 proposal dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) Bojonegoro dinyatakan lolos pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2026.
Dalam rangka semarak TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun Anggaran 2026, Kodim 0811/Tuban menggelar kegiatan wawasan kebangsaan (wasbang) di wilayah Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Desa Mentoro dalam agenda Pra Siaga 2026 Kwarran Soko, Sabtu (18/4/2026).
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KP. Ronggolawe Tuban tahun ini genap berusia 22 tahun dan terus berkomitmen memberikan pendampingan pada masyarakat.
Vonis dua terdakwa kasus dugaan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) Tuban akhirnya dibacakan. Namun, publik dikejutkan dengan putusan yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sidang perdana perkara tindak pidana korupsi yang menyeret dua terdakwa, Hadi Karyono bin Soeoto Soemodinoto dan Agus Amin Jaya, bin Sahari, resmi digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada Rabu (12/3/2025).
Bos kasus korupsi di PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) akhirnya dijebloskan ke penjara pada Senin sore (17/02/2025).
Dua tersangka kasus dugaan korupsi atau penyalahgunaan pengelolaan keuangan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban pada Senin (17/2/2025).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban mengungkap modus dugaan korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM), milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban.
Penyidik Unit II Satreskrim Polres Tuban telah menerapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam kasus perusakan pagar rumah milik Suwarti dan Ali Mudrik, warga Desa Mlangi, yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Mlangi, Siswarin, Kades Kujung, Jali, dan Kepala Dusun (Kasun) Kadutan, Hadi Mahmud.