PT Pertamina (Persero) melibatkan 111 warga Kecamatan Jenu di proyek awal Kilang Tuban, Jawa Timur. Rinciannya 35 orang langsung terlibat di pemerataan lahan di lahan KLHK, dan 76 orang dilatih di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Tuban.
Tahun 2025 proyek Kilang Tuban diprediksi sudah beroperasi memproduksi BBM. Sebanyak 30 sampai 50% minyak mentahnya akan dipasok dari Rusia. Sisanya didatangkan dari Afrika dan Indonesia.
Angka pengangguran di Kabupaten Tuban, Jawa Timur di awal 2019 sudah di bawah nasional yaitu 3,03 %. Berdirinya Kilang Minyak di Kecamatan Jenu, diyakini akan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sesuai batas limit ideal di setiap negara yang dibuat oleh organisasi buruh dunia Internasional Labour Organization (ILO) sebanyak tiga persen.
Meskipun banjir di beberapa wilayah Kabupaten Tuban sudah surut, namun banjir yang merendam lahan pertanian warga juga masih terlihat menggenang pasca banjir beberapa hari lalu. Kondisi paling parah terlihat di lahan pertanian Kecamatan Rengel.
Ribuan warga baik dari dalam maupun luar Kabupaten Tuban menghadiri acara pengajian umum dalam rangka Haul Sunan Geseng, Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kamis (14/3/2019) malam.
Setelah serah terima tali asih ke 776 penggarap, hari ini lahan milik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) langsung dibersihkan. Bersih-bersih diawali dengan doa bersama warga, dan tim Pertamina yang disaksikan aparat berseragam hijau.
Sebanyak 776 bekas penggarap lahan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tak dibiarkan begitu saja. Usai menerima tali asih dari PT Pertamina Rp 20 juta per hectare, mereka difasilitasi untuk alih profesi.
Sejumlah wartawan dari media cetak dan online mengikuti pelatihan Media Sosial (Medsos) yang diselenggarakan Facebook Journalism Project dan Storyful, Selasa (12/3/2019).
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tuban mengaku akan mengkaji permintaan relokasi pedagang burung yang berjualan di Pasar Burung yang mengeluh sepi pembeli.
Kasus korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) anggaran tahun 2017 yang menjerat Kepala Desa (Kades) Mojoagung Siti Ngatina (40) dan suaminya Makmur (46), telah memasuki tahap persidangan dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
