Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Farid Achmadi, menyerahkan semua proses hukum yang menjerat ketujuh anak buahnya kepada pihak Kepolisian.
Menanggapi tudingan M.Soleh, selaku pengacara ketujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bektiharjo yang menyatakan bahwa uang hasil penyelewengan diserahkan di pos Goa Akbar. Ditepis oleh KaUPT Tempat Rekreasi Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Heru Trijatmika.
Tidak ditahannya tujuh Pegawai Negara Sipil (PNS) Pemandian Bektiharjo di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, setelah Ditetapkan sebagai tersangka mengundang sejumlah tanda tanya.
Tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan wisata Pemandian Bektiharjo Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban telah resmi ditetapkan tersangka akibat menggelapkan karcis masuk pemandian. Namun, semua PNS tersebut hingga kini tidak ditahan. Ketujuhnya telah ditetapkan tersangka pada, Jumat 26 Agustus 2016 oleh penyidik Polres Tuban.
Kakek berusia 75 tahun itu pensiunan juru potong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH)/Kecamatan Jatirogo. Masrukin, itulah namanya. Saat blokTuban.com berkunjung di kediamannya, kakek itu tampak masih trengginas membersihkan lingkungan tempat ia mengabdi pada negara dulu selama 22 tahun.
Walaupun Long Weekend jelang Idul Adha 1437 Hijriyah, ternyata geliat pengurus cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama’ (IPNU) – Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama’ (IPPNU) Kabupaten Tuban semakin mengencangkan mobilitasnya sebagai pengurus di akhir-akhir periode tahun ini, 2016.
Suasana Pengadilan Negeri (PN) Tuban, di Jalan Veteran, hari ini, Jumat (9/9/2016), sempat menyita perhatian banyak orang. Usut punya usut, ternyata petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban tengah melakukan simulasi ketika ada bahaya di tempat peradilan tersebut.
Tujuh tersangka penyelewengan retribusi wisata di Pemandian Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban tidak dinonaktifkan sampai detik ini. Meski begitu, mereka tidak lagi bertugas sebagai penjaga loket seperti biasanya.
Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan tidak berdampak pada Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban.
Tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban terancam 20 tahun penjara. Pasalnya mereka dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 8 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
