.jpg)
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban, Nur Hakim menyatakan, pihaknya tidak berkewajiban mendata Disabilitas Grahita (Tunagrahita) dalam persiapan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Hal itu diungkapkan berdasarkan tidak adanya Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Bumi Wali, sebutan Kabupaten Tuban.
Pelayanan kepengurusan adminitrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tuban dikeluhkan masyarakat. Terkait hal ini, Wakil Bupati (Wabup) Tuban pun angkat bicara, menurutnya pelayanan yang dilakukan selama ini sudah maksimal.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tuban bersama Pengadilan Negeri Tuban, Satresnarkoba Polres Tuban, BNNK Tuban dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban melakukan pemusnahan Barang Bukti (BB) obat-obatan terlarang di Aula Kantor Kejari Tuban, Kamis (22/11/2018).
Dalam rangka penambahan dua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban melakukan seleksi ulang. Calon anggota PPK diambil dari calon PPK yang tidak lolos saat seleksi Pilkada serentak kemarin.
Proses pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Catatan Sipil (Capil), dalam wujud perekaman KTP-el, KK, Akta Kelahiran dan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tuban sempat diwarnai peristiwa listrik padam.
Mahkamah Kontitusi (MK) dalam putusannya kembali menetapkan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2019 menjadi 5 orang. Sebelumnya, jumlah PPK pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) tersebut jumlah PPK hanya 3 orang.
Program pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Catatan Sipil (Capil) Keliling yang dipusatkan di Balai Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tuban diserbu ribuan warga dari desa se-Kecamatan Soko, Rabu (14/11/2018).
Terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur, Sholahul Am Notobuwono mempersilakan kepada anggotanya untuk memilih Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1 atau Nomor Urut 2.
Masyarakat Tuban yang diberi waktu 28 hari untuk memberi masukan maupun tanggapan terkait data pemilih peserta pemilu 2019. Mereka dapat mendatangi posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang terseber tingkat Kabupaten hingga di semua desa/kelurahan dan kecamatan yang ada di Tuban.
Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein menyatakan, biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akan ditanggung Pemerintah Kabupaten Tuban. Hal itu diungkapkan pasca mengikuti rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Pansus terhadap 4 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tuban tahun 2018, Selasa (9/10/2018) lalu.
