Ancaman Pidana bagi Kades dan Lurah yang Tidak Netral di Pilkada Tuban
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban menggelar sosialisasi terkait pengawasan Pilkada serentak 2024 di Aula Kodim 0811 Tuban pada Kamis (26/9/2024).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban menggelar sosialisasi terkait pengawasan Pilkada serentak 2024 di Aula Kodim 0811 Tuban pada Kamis (26/9/2024).
Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, telah resmi menunjuk sejumlah pejabat untuk mengisi kekosongan kepala daerah di Provinsi Jawa Timur yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban menggelar kegiatan penguatan kapasitas bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD) se-Kabupaten Tuban dalam rangka menghadapi Pemilu serentak tahun 2024.
Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di wilayah hukum Polres Tuban pada Sabtu, 07 September 2024, sekitar pukul 19.00 WIB. Insiden ini terjadi di Jalan Tuban-Bancar, tepatnya di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
Kabupaten Tuban menjadi nominasi dalam STBM Award 2024. Tim Verifikator STBM Award 2024 yang terdiri dari Kemenkes RI, Kemendagri RI, Bappeda, dan Dinkes Provinsi Jawa Timur melakukan penilaian lapangan pada Rabu (28/08/2024).
Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin memimpin serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama di Mapolres Tuban, Senin (26/08), bertempat di Gedung Sanika Satyawada.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban memaparkan hasil pemetaan kerawanan dalam tahapan pemilihan serentak 2024 pada sebuah pertemuan di Kantor Bawaslu Tuban, Minggu (18/8).
Tasyakuran kemedekaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) dirayakan oleh segenap masyarakat. Tak terkecuali pula oleh warga di lingkungan Desa Bandungrejo, Kecamatan Plumpang yang mengisi perayaan kemerdekaan dengan acara gebyar sholawat.
Upacara peringatan HUT ke-79 RI di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, berlangsung penuh khidmat, Sabtu (17/8/2024).
DPRD Kabupaten Tuban telah mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dan Raperda tentang Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.