Berbagai ancaman bencana yang kerap menyelimuti daerah kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo, bisa dianggap sebagai bom waktu bagi warga masyarakatnya. Dampaknya, seperti longsor dan banjir, tentu juga berimbas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, warga, bahkan anak-anak yang terpaksa tak bisa sekolah jika ruangan kelasnya dikepung banjir.
Bertempat di Pendopo Krida Manunggal, Bupati Tuban H. Fathul Huda menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat kepada 573 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Kamis (29/3/2018).
.jpg)
Wilayah Tapen, Desa Sidoharjo merupakan 1 dari 25 desa di Tuban yang berpotensi kekeringan. hal itu ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban pada musim kemarau 2017 yang lalu.
Maraknya kecelakaan lalu lintas (Laka lantas) yang terjadi di sepanjang jalanan Rengel, seperti Desa Rengel, Sumberejo, hingga ujung perbatasan Rengel-Plumpang, menghadapi perhatian khusus oleh masyarakat umum.
Tahun ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban optimis perolehan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak orang pribadi atau karyawan, lebih baik dan maksimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Proses pembebasan tanah warga di Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel yang rencananya akan dijadikan bangunan tanggul pembendung Sungai Bengawan Solo rupanya masih bermasalah.
Lahan pertanian kelompok tani (Poktan) di tiga kecamatan yang dilanda banjir Bengawan Solo wilayah Tuban pada Februari lalu hingga saat belum mendapatkan ganti rugi.
Mengatasi kerawanan bencana alam, Socorejo menyiapkan potensi Desa Tangguh Bencana (Destana). Tujuan utamanya, terbentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
Mengatasi kerawanan bencana alam, Socorejo menyiapkan potensi Desa Tangguh Bencana (Destana). Tujuan utamanya, terbentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
Sejak 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah berakhir, sehingga berubah istilah menjadi eks PNPM. Namun dananya terus begulir hingga saat ini, yang ditangani oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
