Anggaran Jalur Lingkar Selatan (JLS) di tahun 2016 mencapai sekitar 150 miliar. Dari anggaran tersebut dipastikan tidak akan mampu untuk menyelesaikan keseluruhan pembebasan lahan. Bahkan dari pihak eksekutif sudah merencanakan anggaran tambahan untuk JLS pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.
1.jpg)
Pembebasan lahan untuk proyek Jalur Lingkar Selatan (JLS) sudah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah kabupaten Tuban. Meskipun, persentase pembebasan lahan saat ini diperkirakan baru mencapai 75 persen.
Raperda Ketenagakerjaan yang menjadi sorotan saat pembahasan bulan puasa lalu, kini berkasnya sudah dikirim ke Provinsi bersamaan dengan ketujuh Raperda lainnya untuk dikaji Kabaghukum Pemprov Jawa Timur.
Menyangkut kebersihan sebuah obyek wisata menjadi tanggungjawab bersama. Hal demikian yang diutarakan Perwakilan Kementerian Pariwisata melalui Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pengembangan Sadar Wisata, Arum Damarintyas saat bertandang ke Tuban dalam kampanye sadar wisata.
Destinasi wisata Pantai Boom sejauh ini cukup memiliki nama di Kabupaten Tuban. Kendati demikian, kondisi bibir pantai kerap menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Miyadi, memberikan tanggapan atas seringnya kegagalan Satpol PP saat melakukan razia karaoke ilegal di Kecamatan Bancar.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, berharap pembebasan lahan Jalur Lingkar Selatan (JLS) bisa segera selesai di tahun 2016. "Ya semoga saja bisa selesai tahun ini," ujar Wabup kepada blokTuban.com.
Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 36 desa yang ada di 16 kecamatan bisa mulai mengajukan anggaran ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mulai 25 Agustus 2016 mendatang.
Menarik minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Tuban bukan soal mudah. Sebab itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) mengkampanyekan Sadar Wisata di kawasan Pantai Boom, Jumat (19/8/2016).
Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) jalan Basuki Rahmat masih belum bisa diputuskan sepenuhnya. Meski dinilai sudah efektif mengurangi kemacetan saat ujicoba, namun untuk penetapan menjadi jalur satu arah harus ada Peraturan dari Bupati.
