Ketua DPRD Tuban, H. M Miyadi menggelar buka bersama dengan insan pers Kabupaten Tuban, Minggu (3/6/2018). Buka bersama yang digelar di salah satu Resto di Jalan Soekarno-Hatta kabupaten Tuban itu pun berlangsung hangat penuh keakraban.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban merencanakan, sembilan Raperda yang dibahas dalam Rapat Paripurna bersama eksekutif, pada Senin (21/5/2017) kali ini tuntas hingga bulan Juli mendatang.
.jpg)
Pertai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tuban menyebutkan, target perolehan kursi DPRD di Pemiihan Legislatif (Pileg) 2019 naik dua kali lipat dari 5 kursi menjadi 10 kursi. Hal itu diungkapkan petinggi DPC PDIP Kabupaten Tuban, Andhi Hartanto saat diwawancarai blokTuban.com beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sigit Susiantomo mengatakan, insiden ambruknya jembatan Widang-Babat pada Selasa (17/4/2018) kemarin, menjadi tanggung jawab perusahaan dari pemilik truk.
Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Agung Supriyanto mengungkapkan, persoalan tenaga kerja di Bumi Wali masih menjadi pusat perhatian Komisi A saat melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Jumat (2/3/2018) mendapatkan Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara berbasis Elektronik (e-LHKPN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Tuban, Wilter Jawa Timur, menggelar aksi turun jalan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Selasa (30/1/2018).
Hearing antara warga Desa Mentoso, Remen, Kecamatan Jenu dengan pihak Pertamina Rosneft membahas kelangsungan pembebasan kilang minyak di DPRD Tuban, Kamis (4/1/2018), berjalan buntu.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, HM Miyadi selain memberi ucapan selamat bagi masyarakat, pihaknya juga mengimbau agar bisa melakukan hal positif di akhir tahun 2017 dan menyambut tahun baru 2018.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) bersama dengan Pemerintah Pusat terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk yang tinggal di sekitar hutan. Yakni dengan pengelolaan lahan yanh tidak digarap Perhutani untuk diberdayakan.
