Skip to main content

Category : Tag: Perda


Dua Dari Sembilan Raperda Akan Dicabut

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Pemerintah Kabupaten telah membahas Sembilan Raperda, diantaranya adalah Raperda tentang Peningkatan pelayanan publik, ketenaga kerjaan, rumah kos atau pemondokan, pencegahan Narkotika dan obat-obatan terlarang, Taman Pemakaman Umum, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan yang terakhir tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH).

Warung Tanpa Penutup, Akan Ditindak Satpol PP

Saat bulan suci ramadan, Warung makan yang buka pada pagi dan siang hari akan ditindak oleh aparat penegak perda. Penindakan itu diambil sesuai dengan Surat imbauan dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, tentang penyelenggaraan operasional warung saat bulan ramadan berlangsung.

Paripurna Dewan, Bahas 9 Raperda

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, bersama Pemerintah Kabupaten berlangsung, Rabu (8/7/2016), di ruang Paripurna Dewan. Dalam rapat tersebut, hadir langsung Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Sekda dan seluruh jajaran SKPD, serta turut hadir juga Forpimda.

Satpol PP: Siapapun Bisa Menegakkan Hukum

Dalam penegakkan hukum atau peraturan daerah (Perda) siapapun bisa melakukannya. Sebab itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengimbau siapa saja bisa berperan menegakkan hukum.

Satpol PP Ancam Proses Hukum Pemilik Tambang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tuban mengancam akan melakukan proses hukum bagi pemilik tambang di Desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, yang dirazia siang tadi, Kamis (2/6/2016). Yakni apabila pemilik tambang tidak segera membayar tunggakan pajak sebesar Rp200 juta kepada pemerintah.

Perda Miras Tuban Tunggu Verifikasi Provinsi

Peraturan Daerah (Perda) tentang miras di Kabupaten Tuban masih menunggu verifikasi dari biro hukum Pemprov Jatim untuk bisa diterapkan di Bumi Wali (sebutan Kabupaten Tuban).

Satpol PP Lakukan Penyuluhan untuk Keamanan dan Ketertiban

Banyaknya lapangan usaha yang tidak melakukan perizinan secara resmi (Ilegal) membuat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penyuluhan guna memberikan pemahaman kepada pelaku usaha agar melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prosedur. Penyuluhan itu dilakukan di Pendopo Balai Desa/ Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Senin (23/5/16) pukul 08.00 WIB.

DPRD Akan Buat Raperda Rumah Kos

Maraknya kos-kosan di Kabupaten Tuban memang sulit untuk diredam. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, akan membuat Perda tentang Rumah kos di tahun 2016.