Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban memanggil sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) paska pergantian beberapa Kepala Dinas (Kadin) mitra kerjanya guna upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Tuban.
Proyek pengembangan pelabuhan Terminal Khusus (Tersus) PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) di Kabupaten Tuban mulai dikerjakan. Sebelumnya telah dilakukan peletakan batu pertama pada Jumat (28/1) siang oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky dan Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha SIG, Aulia Mulki Oemar.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tuban Jalan Kartini Nomor 2, Rabu (19/1/2022).
Rotasi di awal tahun 2022 terhadap 530 pejabat pada Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang dilakukan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky berbuntut panjang, Minggu (16/1/2022).
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menjadi pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 terbaik keenam se-Jawa Timur pada tahun 2022.
Selepas Jembatan Terusan Bojonegoro Tuban (TBT) diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada 12 Januari 2022, akses jalan dari Kabupaten Tuban menuju jembatan penghubung Kecamatan Kanor dan Rengel (Kare) tersebut akan ditingkatkan.
Gubernur Jawa Timur bersama Bupati Bojonegoro dan Bupati Tuban meresmikan Jembatan Terusan Bojonegoro Tuban (TBT) yang terpusat di Desa Semambung Kecamatan Kanor Bojonegoro pada (12/01/2022).
Setelah diresmikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awannah beserta Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzki warga berbondong-bondong melihat keindahan jembatan terusan Bojonegoro-Tuban
Rotasi yang dilakukan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky terhadap 530 pejabatnya pada 8 Januari 2022 memicu reaksi keras dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Setiap dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tuban memiliki tugas baru dari Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky. Mulai tahun 2022, satu dinas wajib memiliki satu atau lebih desa binaan, Senin (10/1/2022).
