Dalam rapat pembahasan penanganan wabah Covid-19 bersama Pemerintah Kabupaten Tuban, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti sejumlah fakta yang ditemukan di lapangan, Rabu (8/4/2020).
Karena ada warga yang dirugikan, DPRD Kabupaten Tuban melalui Komisi II Bidang Hukum dan Pemerintahan mengawal kasus hukum yang menimpa warga tersebut. Sebab, lembaga wakil rakyat ini menilai ketidakadilan menimpa warga tersebut karena ketidaktahuan masalah hukum.
.jpg)
Tri Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban, Senin (6/4/2020) pagi mendatangi Sekretariat Organisasi Disabilitas Tuban (ORBIT) di Kelurahan Latsari, Kecamatan/Kabupaten Tuban.
Aksi penyemprotan massal menggunakan mobil ranger dan alat semprot sederhana yang diisi desinfektan dilakukan Anggota Komisi IV DPRD Tuban, RM Ansakhul Balaya Mangkunegara atau yang akrab disapa Gus Aang. Aksi tersebut guna mencegah penyebaran Virus Covid-19 di Bumi Wali.
Dari 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, ada seorang yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19. Ketua DPRD Tuban, Miyadi menjelaskan jika yang bersangkutan kabarnya dari Jakarta.
DPRD Kabupaten Tuban mendorong agar Bupati Tuban H. Fathul Huda segera mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Tuban.
Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah virus Corona (Covid-19), seluruh agenda Kunjungan Kerja (Kunker) hingga rapat paripurna ditunda sementara oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Miyadi.
Ketua Komisi Satu (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Fahmi Fikroni mengungkapkan, ada 12 perusahaan kontraktor proyek fisik APBD 2019 yang gagal menyelesaikan pekerjaannya.
29 pekerja Swabina Gatra dengan status karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akan dipekerjakan kembali. Sebelumnya, mereka diberhentikan dan mengadakan unjuk rasa pada 4 Februari lalu.
