Tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik. Kita akan mengikuti pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian memilih anggota DPRD, DPR RI, DPD, dan Presiden di tahun selanjutnya.
Kemerdekaan atau kebebasan itu ada beberapa macam. Antara lain kemerdekaan individu, berorganisasi, ekonomi, dan politik. Suatu bangsa tidak mungkin berdiri kokoh tanpa kemerdekaan atau kebebasan dalam empat bidang tersebut.
Kaitannya dengan pengawasan kampanye, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) KabupatenTuban selalu awas dan siaga di tempat-tempat yang memungkinkan untuk dijadikan ajang kampanye.
Menghadapi tahun politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tuban mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Deteksi Dini Cegah Dini dan Penanganan Konflik Sosial di Pendapa Kridha Manunggal Kabupaten Tuban.
Hak politik kelompok disabilitas dalam pemilihan umum wajib mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemilu. Terhadap penyandang disabilitas, dalam pelaksanaan pemilu akses dalam menggunakan hak pilih harus maksimal.
Memasuki tahun politik, para wartawan harus menjauhi hoaks. Jika mendapatkan informasi apapun, harus di cek dan ricek serta diverifikasi terlebih dahulu kebenarannya sebelum dimuat.
Tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik. Toleransi dan kerukunan harus diperkuat. Dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu Legislatif, serta Pemilihan Presiden tahun 2019, diharapkan masyarakat kebal terhadap propaganda politikus yang berpotensi menimbulkan perpecahan antar pribadi maupun kelompok.
Memasuki tahun 2018 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, warga Nahdlatul Ulama (NU) Tuban diharapkan tidak usah resah dan ribut. Sebab, di dalam jamiyah terbesar di Tuban, bahkan di Indonesia ini sudah ada paduan atau cara berpolitik yang rahmatan lil alamin.
Tim Kemenetrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Republik Indonesia (RI), yang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Tuban berharap, agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban lebih mempersiapkan kepastian produksi garam di tingkat masyarakat.
Usai melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) tertutup, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Republik Indonesia (RI), langsung melakukan peninjauan lokasi rencana pembangunan kilang minyak New Grass Root Refinery (NGRR) di Kecamatan Jenu.
