Pemkab Buka Pendaftaran Perangkat Desa Akhir Oktober
Banyaknya kekosongan perangkat desa di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tuban, membuat Pemerintah Kabupaten harus membuka lowongan pendaftaran perangkat.
Banyaknya kekosongan perangkat desa di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tuban, membuat Pemerintah Kabupaten harus membuka lowongan pendaftaran perangkat.
Dengan mengenakan busana putih hitam, para perangkat desa turut hanyut dalam suasana khidmat saat mengikut pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat Desa Simo, Kecamatan Soko.
Alam sedang bersahabat dengan nelayan. Sehingga produksi ikan dari hasil tangkap nelayan di Kabupaten Tuban cukup melimpah di bulan-bulan ini.
Seiring musim kemarau yang semakin panjang melanda kawasan Kabupaten Tuban, membuat beberapa kecamatan mengalami krisis air bersih. Kondisi itu terjadi di beberapa desa di wilayah Kecamatan Parengan.
Empat belas Pemerintahan Desa (Pemdes) di Kecamatan Bangilan mengikuti kegiatan Sosialisasi Pendampingan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kabupaten Tuban, Rabu (20/9/2017). Mereka diharapkan mampu mengimplementasikan semangat UU Desa untuk membangun kawasan perdesaan.
Sebanyak 107 pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Tuban, telah mendaftarkan perangkatnya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK). Itu artinya, masih 204 desa yang belum terdaftar.
Pemerintah Desa (Pemdes) Besowo, Kecamatan Jatirogo menerima sertifikat kepesertaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Tuban, Rabu(13/9/2017).
Terkait dengan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dalam hal ini adalah penempatan tugas Sekretaris Desa (Sekdes) PNS di kecamatan. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, menanggapinya dengan mengembalikan mekanisme kebijakan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, yang dalam hal ini adalah Bupati Tuban H. Fathul Huda.
Dari agenda audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Keluarga Berencana (Dispemas), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban memohon agar ada pemberian tunjangan khusus kepada perangkat desa yang tidak ada bengkok.
Pucuk pimpinan Persatuan Pengurus Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, Ahmad Wayudi mengaku keberatan nama organisasinya dicatut dalam tulisan berjudul "Penarikan Sekdes PNS dan Cacat Hukum Perbup" yang dikirimkan ke blokTuban.com dan terbit pada Sabtu (2/9/2017) kemarin.