Waspada Corona, Jangan Panik
Jejak Awal Corona di DPRD Tuban
Kasus virus Covid-19 yang menyerang kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, ditanggapi serius oleh Ketua Dewan, M. Miyadi.
Kasus virus Covid-19 yang menyerang kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, ditanggapi serius oleh Ketua Dewan, M. Miyadi.
Beberapa anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban melakukan inspeksi mendadak (sidak) tambang gamping di Desa Punggulrejo, Kecamatan Rengel, Kamis (1/10/2020) siang.
Komisi IV (Empat) DPRD Kabupaten Tuban melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tuban, Jumat (17/7/2020).
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Tuban, adakan pertemuan dengan komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban terkait persiapan new normal.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mendapatkan aduan dari masyarakat terkait keberadaan tambang tanah urug tanpa izin alias ilegal.
Semua Kabupaten/Kota di Indonesia terus bekerja keras menangani Covid-19. Termasuk Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Enam Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban telah menyetujui tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019.
Ketua Paguyuban Soundsystem dan Gamelan Tuban (PSGT) Anwar Sidiq mengungkapkan, kondisi anggotanya yang tidak bekerja selama pandemi Covid-19. Menurutnya, ada yang sampai menjual mobil gara-gara tidak bekerja hampir selama 3 bulan ini.Â
Anggota DPRD Jatim Komisi E Fraksi Partai Golkar, Adam Rusydi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menjalankan koordinasi dan supervisi penyaluran bansos secara intensif. Bahkan, dirinya juga berkesempatan melihat langsung Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elistianto Dardak turun ke kantor desa di Sidoarjo tanpa membawa rombongan dan acara seremonial.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar hearing bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), BUMD, Supliyer, BNI, Agen, Pendamping PKH, TKSK, KPM, dan perwakilan Kepala Desa terkait kualitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di ruang paripurna, Selasa (9/6/2020).