Pembahasan kompensasi oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) atas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) kepada warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban masih berlangsung.
Besok, Selasa (28/2/2017) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) akan mensosialisasikan kebijakan kompensasi.
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban akan membangun irigasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, telah dialokasikan Rp 8 miliar pada tahun anggaran 2017 ini.
Dengan adanya Undang-Undang Desa, kini desa memiliki otoritas dalam hal pengelolaan dana desa (DD) untuk membangun dan meningkatkan perekonomian desa. Dengan demikian, desa bisa mengimplementasikan dana transfer dari pemerintah tersebut dalam rangka mensejahterakan warganya.
PT Pertamina Eksplorasi Produksi (EP) Asset 4 Field Cepu, menjelaskan, kini status drilling atau pemboran eksplorasi Sumur Albatros Putih - 01 (ABP-01) di Desa Jamprong, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Sedang masuk PDC 8-1/2" + BHA rotary spi 600 meter.
Dari 12 Desa di wilayah industri hulu minyak dan gas (Migas) Tuban selatan baru 3 desa yang tercatat memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari sembilan desa yang belum diharapkan tahun ini bisa terbentuk.
Selain itu, migas juga menjadi senjata paling ampuh dalam pertarungan politik dunia. Meskipun saat ini menunjukkan tren kenaikan harga, anjloknya harga minyak dunia yang terjadi dalam dua tahun belakangan bukan sekedar fenomena ekonomi semata. Terdapat skenario besar yang dilakukan oleh produsen minyak dunia untuk menjegal beberapa Negara yang menjadi rival politik dan ekonominya. Pasar minyak yang terdepresi digunakan untuk menghancurkan musuh.
Tahun 2016, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kecamatan Bangilan, klaim hasil produksi padi di daerah penghasil migas naik. Karena pada masa itu diuntungkan kondisi cuaca yang tergolong basah.
Kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas menyambangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka bertemu untuk mengapresiasi kebijakan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, atas terbitnya Peraturan Menteri ESDM nomor 37/2016 tentang hak partisipasi (<em>Participating Interest</em>/PI) sebesar 10%.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun skema gross split untuk kontrak baru minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah semula berharap bisa menerapkan skema ini pada awal tahun 2017. Namun, rencana tersebut bakal sulit tercapai.
