<div>Sekitar lima orang yang terdiri dari perangkat desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan juga tokoh masyarakat Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo, mendatangi kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Dan Keluarga Berencana (Bapemas, Pemdes, dan KB), Kabupaten Tuban. Mereka meminta, supaya Desa Sawir segera mempunyai Pelaksana Jabatan (Pj) Kepala Desa, Rabu (18/5/2016).</div>
Sekitar 22 lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Hutan Krawak, Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, tidak menyala sejak dua minggu terakhir. Sampai sekarang, terlihat belum ada tanda-tanda akan dilakukan perbaikan untuk lampu-lampu tersebut.
ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, menyampaikan beberapa rekomendasi untuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang disampaikan Bupati Tuban, Fathul Huda, dan wakilnya, Noor Nahar Hussein, di akhir jabatan 2011 -2016.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) menyebutkan infrastruktur irigasi di Kabupaten Tuban dalam kondisi baik. Namun kondisi pengairan saluran induk di lapangan berbeda dari data.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) masa akhir jabatan Bupati Tuban, Fathul Huda dan Wakil Bupati (Wabup) Noor Nahar Hussein, menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah di bidang kebijakan keuangan daerah.
Bupati Tuban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) di akhir Masa Jabatan Periode 2011-2016. Diketahui, masa jabatan Bupati Tuban, Fathul Huda dan Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein, akan habis pada Juli 2016 mendatang.
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Bupati Tuban akhir tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan pada Senin (29/2/2016) pukul 10.00 WIB.
Hari ini, Senin (29/2/2016) pukul 10.00 WIB, dilaksanakan rapat paripurna oleh anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tuban akhir tahun anggaran 2015.
Karyawan formal yang sampai saat ini belum terdaftar dalam jaminan sosial, menurut Serikat Pekerja Nasional (SPN) mereka dapat mendaftarkan diri secara personal kepada jasa penyedia jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan.
Perusahaan yang diketahui tidak melakukan kewajiban atas hak karyawan mendapat jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan akan dikenakan sanksi berat, yaitu sanksi pidana.