Pemerintah melakukan pembatasan jumlah penumpang pada sektor transportasi untuk melindungi warga dari penyebaran Covid-19. Pengendalian transportasi public dilakukan berupa kewajiban menerapkan 50-70% okupansi penumpang, penyediaan sarana kebersihan sesuai protokol kesehatan.
Ketua Paguyuban Soundsystem dan Gamelan Tuban (PSGT) Anwar Sidiq mengungkapkan, kondisi anggotanya yang tidak bekerja selama pandemi Covid-19. Menurutnya, ada yang sampai menjual mobil gara-gara tidak bekerja hampir selama 3 bulan ini.Â
Proyek Jalan Lingkar Tuban tahun 2020 segera dikerjakan setelah kontrak ditandangani pemenang. Dari laman lpse.tubankab.go.id, ketiga paket lelang sedang menunggu surat penunjukan penyedia barang/jasa.
Pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat sehingga dapat memutus rantai penyebaran Covid-19. Dari segi komukasi publik, informasi dan kebijakan yang disampaikan pemerintah bertujuan agar seluruh warga menerapkan kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan. Kerja-kerja terukur pemerintah dalam menangani covid-19 ini diharapkan menjadi kunci keberhasilan dalam menangani pandemi.
Anggota DPRD Jatim Komisi E Fraksi Partai Golkar, Adam Rusydi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menjalankan koordinasi dan supervisi penyaluran bansos secara intensif. Bahkan, dirinya juga berkesempatan melihat langsung Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elistianto Dardak turun ke kantor desa di Sidoarjo tanpa membawa rombongan dan acara seremonial.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar hearing bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), BUMD, Supliyer, BNI, Agen, Pendamping PKH, TKSK, KPM, dan perwakilan Kepala Desa terkait kualitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di ruang paripurna, Selasa (9/6/2020).
Kasus prostitusi online di Media Sosial (Medsos) Twitter, seorang suami menjual istrinya sendiri telah dilimpahkan di Pengadilan Negeri (PN) Tuban, pada 28 Mei 2020 lalu.
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, sepakat untuk mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden RI melalui Pengurus Pusat (PP) PPDI agar Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dihapus.
DPRD Kabupaten Tuban menggelar Rapat Paripurna pertama di tengah pandemi Covid-19, Selasa (2/6/2020). Rapat paripurna tersebut digelar dalam rangka menyelesaikan pembahasan 8 Raperda yang terdiri dari 4 Raperda Inisiatif DPRD dan 4 Raperda dari Eksekutif.
Menjelang pemberlakuan New Normal atau kelaziman baru di Indonesia, anggota DPR RI, Wihadi Wiyanto memberikan dukungan penuh. Hal itu ia lakukan dengan menyokong program Kampung Tangguh Semeru di Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban Jawa Timur.
