Penambang sumur tua yang hadir di sosialisasi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas di hotel Mustika, Jalan Teuku Umar, Kabupaten Tuban, merasa tidak mampu mengajukan izin terkait pengelolaan sumur tua menggunakan mekanisme Koperasi Unit Desa (KUD) atau paguyuban penambang.
Masyarakat yang biasa menambang sumur tua di Kabupaten Tuban diingatkan mengenai bahaya penambangan minyak dan gas bumi secara ilegal, Senin (29/8/2016).
Koperasi di Tuban yang dapat dikatakan aktif tidak sebanding dengan jumlah koperasi yang tercatat di dinas terkait. Berbagai hal menjadi penyebab koperasi tidak aktif, namun dapat disebut aktif minimal koperasi yang bersangkutan harus melaksanakan rapat anggota satu kali dalam satu tahun.
Keberadaan koperasi di Kabupaten Tuban seharusnya dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat. Namun seperti diketahui, koperasi yang tidak aktif dapat dibekukan atau dibubarkan sesuai pernyataan Bupati Tuban, Fathul Huda.
Tiga calon jamaah haji (CJH) asal Kecamatan Senori mutasi ke daerah lain di tahun 1437 Hijriyyah (H). Rata-rata mereka memilih mutasi dengan alasan mengikuti keluarga.
Sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian di Tuban, Pemerintah Kabupaten Tuban berharap koperasi dapat turut menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, di lapangan penyaluran KUR sejauh ini diberikan langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan.
Upaya memperkuat akses pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Tuban bertekad menyiapkan koperasi menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), hal demikian diungkapkaUpaya memperkuat akses pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Tuban bertekad menyiapkan koperasi menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), hal demikian diungkapkan Bupati Tuban, Fathul Huda dalam peringatan hari koperasi ke-69, Selasa (23/8/2016).<br />n Bupati Tuban, Fathul Huda dalam peringatan hari koperasi ke-69, Selasa (23/8/2016).
Puluhan penghargaan diterima para pelaku koperasi atas apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Tuban. Yang mana koperasi adalah motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Dibatalkannya proyek reklamasi pantai Boom akibat tidak dikeluarkannya izin dari Pemerintah Provinsi, membuat Pemerintah Kabupaten Tuban harus merelokasi anggaran yang telah canangkan untuk reklamasi tersebut.
Reklamasi pantai Boom Gagal dilaksanakan, setelah kebijakan reklamasi berbenturan dengan UU 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. Informasi yang dihimpun blokTuban.com, bahwa pantai yang menjadi ikon tersebut rencananya akan diuruk menjadi daratan, namun hingga saat ini belum tampak ada aktivitas pengurukan.
