Hadangan aparat kepolisian mewarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan Pengurus Cabang Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban, Rabu (18/1/2017). Akibatnya, satu demonstran, Zainul Muttaqin tidak sadarkan lantaran mendesak masuk gedung.
Lantaran komunikasi yang dijalin dengan anggota DPRD buntu, suasana kian memanas. Demonstran mendesak untuk merangsek masuk dalam gedung dewan. Namun tidak mudah, sebab sejumlah aparat kepolisian menghadang di pintu masuk, alhasil, para pemuda yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban itu terlibat adu dorong dengan aparat, Rabu (18/1/2017).
Segenap pemuda yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban menuntut dua kebijakan pemerintah yang dinilai belum tepat, Rabu (18/1/2017). Dua isu terkait kebijakan baik secara nasional maupun lokal perlu dipertimbangkan kembali. Pertama kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban yang menghapus pelayanan kesehatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang digantikan Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD). Terlihat para demostran menggelar orasi di bundaran patung.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun skema gross split untuk kontrak baru minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah semula berharap bisa menerapkan skema ini pada awal tahun 2017. Namun, rencana tersebut bakal sulit tercapai.
Segenap pemuda yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban menuntut dua kebijakan pemerintah yang dinilai belum tepat, Rabu (18/1/2017).
Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sepanjang 2016 mendominasi penerimaan pajak. Diketahui, total realisasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban sebesar Rp503,47 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari PPh Migas sebesar Rp36 miliar dan PPh Migas sebesar Rp503 miliar.
Sekolah Menengah Atas (SMA) Migas Senori menyebut adanya kekurangan perangkat komputer dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017. Pasalnya sampai saat ini sekolah baru memiliki 5 set komputer.
Sekolah Menengah Atas (SMA) Migas Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur kini tengah mengejar kesiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Selain mempersiapkan saranan dan prasarana (Sarpras), kesiapan siswa juga menjadi prioritas.
Menyusul adanya surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, terkait dengan standar Sumbangan Pendanaan Pendidikan atau SPP SMA-SMK tahun 2017, SMA Migas Senori kenakan biaya SPP sebesar Rp65.000 kepada setiap siswanya.
Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi Sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, menjadi syarat mutlak. Untuk saat ini, hal itu yang masih menjadi kendala bagi sekolah-sekolah pinggiran.
