39 Kali Fogging Dilakukan di Tuban, Penyakit DBD Terus Mengintai
Permintaan fogging di Kabupaten Tuban, beberapa waktu terakhir ini mengalami peningkatan. Hal tersebut, imbas dari melonjaknya kasus Demam Berdarah Dangue (DBD) di Bumi Wali.
Permintaan fogging di Kabupaten Tuban, beberapa waktu terakhir ini mengalami peningkatan. Hal tersebut, imbas dari melonjaknya kasus Demam Berdarah Dangue (DBD) di Bumi Wali.
Sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, sanggar Pemuda Bergerak Plumpang menghibur masyarakat Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dengan berbagai penampilan.
Sejak 1 Maret lalu, jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Tuban dikosongkan setelah pejabat sebelumnya, Nur Khamid, memasuki masa purna tugas.
KPU Kabupaten Tuban pada Kamis (7/3/2024) telah menggelar sidang pemeriksaan terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Soko terkait dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas dalam Pemilu 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban mencatat angka partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 mencapai 85,23 persen.
Saat khutbah tengah berlangsung, jemaah Jumat dianjurkan untuk diam dan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah pada Kementerian Agama menerbitkan edaran terkait pembelajaran siswa selama Ramadan.
Kasus Demam Berdarah Dangue (DBD) di Kabupaten Tuban terus meningkat hingga awal bulan Maret 2024 ini. Tercatat, ada ratusan kasus yang menjangkit masyarakat di Kabupaten Tuban.
Supervisi Ditlantas Polda Jatim menilai rambu-rambu lalu lintas di Jalur Pantura Tuban-Semarang, tepatnya di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, belum terpenuhi.
Setelah tahun lalu meraih penghargaan ketiga terbaik dalam Patroli Sigap Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur (Sijalinmajataru) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Tuban kini memperoleh penghargaan sebagai kabupaten/kota Juara Pertama dalam Patroli Sigap Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur tahun 2024.