Reporter: Dhahrul Mustaqim
TUBAN, blokTuban.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Petani, Peternak, dan Nelayan Merah Putih Tuban menuding Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menghambat pelaksanaan program pertanian pemerintah pusat. Mereka mendesak Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mencopot Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P), Eko Julianto.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Tuban, Kamis (22/10/2026). Aksi diwarnai dengan orasi, membentangkan spanduk, dan melempar ratusan telur. Massa menilai pelayanan dan pelaksanaan sejumlah program pemerintah pusat di sektor pertanian belum berjalan optimal sehingga berpotensi merugikan petani.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Arif Kasto, mengatakan terdapat persoalan dalam proses pelaksanaan program pemerintah pusat yang menyasar masyarakat Tuban. Salah satu yang menjadi sorotan adalah proses pendataan, verifikasi, dan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), termasuk untuk penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Kami menilai Kepala Dinas Pertanian dan sejumlah pejabat mempersulit program pusat turun ke masyarakat Tuban sehingga sangat menyengsarakan rakyat. Copot kepala dinas,” ujar Arif dalam aksi tersebut.
Menurut Arif, pemerintah daerah seharusnya memastikan program pemerintah pusat dapat diakses masyarakat yang memenuhi persyaratan. Proses administrasi dan penerbitan rekomendasi, kata dia, tidak boleh menjadi penghambat penyaluran bantuan kepada petani.
Aliansi meminta Pemkab Tuban mengevaluasi pelaksanaan program di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Mereka juga mendesak pemerintah daerah meningkatkan transparansi dalam proses pendataan hingga penetapan calon penerima bantuan.
“Aliansi menegaskan bahwa program yang ditujukan untuk kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan tidak boleh terhambat oleh pelayanan yang tidak optimal,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan kain putih bertuliskan “Tuban Gelap, Evaluasi Kebijakan Bupati dan Pak Prabowo Turun ke Tuban”. Demonstran juga melempar ratusan butir telur sebagai simbol kekecewaan terhadap kebijakan dan pelayanan pemerintah daerah.
Pemkab Tuban Membantah Menghambat
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana, menegaskan Pemkab Tuban tidak memiliki niat menghambat program pemerintah pusat yang ditujukan kepada masyarakat.
“Kami sampaikan tidak sedikit pun Pemkab Tuban menghambat,” ungkap Budi Wiyana seusai mediasi dengan perwakilan demonstran.
Budi menjelaskan, penerbitan surat rekomendasi oleh dinas untuk pelaksanaan program pemerintah pusat tetap harus mempertimbangkan aspek perencanaan dan kelengkapan administrasi kelompok calon penerima.
Menurutnya, tahapan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kita tidak ingin ada permasalahan. Pemkab Tuban dan dinas tidak menghambat. Insyaallah tidak ada,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DKP2P Eko Julianto tidak terlihat menemui massa aksi. Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky juga tidak terlihat menemui massa.
Sebelum audiensi dengan sekda, massa diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tuban, Agus Wijaya. Agus menyampaikan bahwa tuntutan demonstran, termasuk evaluasi kinerja kepala dinas, merupakan kewenangan pimpinan daerah.
Hingga aksi berakhir, tuntutan pencopotan Kepala DKP2P menjadi salah satu poin utama yang disuarakan aliansi.
