Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Tuban dapat bekerja sama dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melayani administrasi kependudukan di masing-masing desa. Namun, syaratnya pihak desa mau menghimpun warganya yang akan mengurus administrasi kependudukan, kemudian mengirim datanya ke Disdukcapil Tuban.
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Tuban Agung Prasetiya Mayangkara berharap, peserta yang lolos seleksi Tenaga Koordinator Fasilitator (KORFAS) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2018 bisa langsung beraksi.
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) secara resmi merilis, jika pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bisa dilakukan di kecamatan masing-masing. Kebijakan pemerintah tersebut dimulai hari ini, Senin (3/9/2018).
Gelaran agenda Rengel Night Carnival 2018 tinggal hitungan jam lagi. Segala persiapan, mulai dari panggung, karpet merah, hiburan, serta pengaman telah rampung.
Guna menampung limbah rumah tangga warga Rukun Tetangga (RT) 04 Perumahan Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Tuban mendirikan bank sampah.
Sebanyak 60 orang telah menyerahkan berkas pendaftaran sebagai tenaga pendamping Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) National Affordable Housing Program (NAHP) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban, Agus Priyono Hadi menyatakan, blangko Kartu Keluarga (KK) akan datang bulan September. Hal itu diungkapkan kepada blokTuban.com, menyusul adanya keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan kependudukan yang berkaitan dengan KK tersebut.
Saat ini pelayanan kependudukan di Tuban dikeluhkan masyarakat. Salah satu di antaranya pengurusan Kartu Keluarga (KK).
Kementerian Agama (Kemenag) Pusat kembali mengintruksikan jajarannya untuk mensosialisaikan aturan tentang penggunaan pengeras suara di langgar (musala) dan masjid. Permintaan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam nomor B.3940/DJ.III/HK.00.07/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
.jpg)
Sehubungan dengan informasi tentang tindakan pengamanan terhadap 3 Warga Negara Asing (WNA) asal China/Tiongkok yang berupaya masuk ke area PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Tuban, manajemen PT Holcim Indonesia Tbk menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
