Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban mulai menggelar reses perorangan. Masing-masing anggota dewan turun ke daerah pemilihannya untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
Seluruh Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dijadwalkan akan mendapatkan bimbingan teknis (Bimtek) dari tim asistensi kecamatan setempat selama satu minggu. Jadwal Bimtek dimulai hari ini, Senin (23/7/2018) hingga Selasa depan (31/7/2018).
Selama ini, limbah ternak sapi menjadi masalah bagi lingkungan warga Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Sebab, kotoran sapi yang ada, kurang tertanangi dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran.
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Peserta program Cerdastani juga bebas gagal panen. Artinya, jika petani gagal panen, maka akan diberi ganti. Dalam program Cerdastani untuk menyiasati gagal panen, peserta hanya membayar Rp 36 ribu per hektar untuk Asuransi Usaha Tani Padi mandiri. </span>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Upaya meningkatkan produksi pangan terus dilakukan. Berbagai cara dicoba agar produksi pangan nasional terus naik. Yang terbaru adalah program Cerdastani. Program ini merupakan hasil kerjasama PT Petrokimia Gresik (PG), anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT Jasa Asuransi Indonesia (Asuransi Jasindo).</span>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Setiap tahun, di musim kemarau sebagian wilayah di Kabupaten Tuban dilanda kekeringan. Warga di wilayah desa-desa pinggiran kesulitan air bersih. Pemkab, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sigap membagikan air untuk warga. Jutaan liter pertahun, atau ratusan tangki yang sudah dikucurkan. Miliaran dana yang dikeluarkan.</span>
<span style="color: #ff9900;"> ‎</span>Penolakan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial‎ (IPHPS‎) oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Empusupo Desa Dermawuharjo, Kecamatan Grabagan, dan LMDH Wonomakmur Desa Ngino, Kecamatan Semanding ‎ditanggapi oleh Perhutani Kabupaten Tuban, Rabu (18/7/2018).
Program pemerintah pusat tentang kebijakan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada masyarakat petani sekitar hutan tak selalu mendapat lampu hijau dari pihak tertentu.
Wakil Bupati (Wabup) Tuban H. Noor Nahar Hussein berencana akan berkoordinasi dengan Pertamina Aset 4 dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Hal itu menanggapi protes warga Desa Banyuurip. Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban terkait jalan tapal perbatasan Tuban-Bojonegoro yang mengalami kerusakan parah,