Category : Kebijakan

Wabup: Program Pengentasan Kemiskinan Belum Tepat Sasaran

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengatakan program pengentasan kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Tuban belum sepenuhnya tepat sasaran.

Saat Mudik PNS Dilarang Pakai Mobil Dinas

Para pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Tuban tampaknya harus berpikir dua kali jika ingin menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik saat Lebaran.PNS

DPU: Perbaikan Jalan Sudah Dihentikan

Perbaikan jalan menjelang Lebaran telah dihentikan. seluruh alat berat yang digunakan untuk memperbaiki jalan tersebut telah dipindah.

Rapat Paripurna, Sejumlah Fraksi Soroti Kinerja Pemkab Tuban

Rapat paripurna lanjutan yang membahas laporan Badan Anggaran (Banggar) Pemerintah Kabupaten Tuban, Senin (29/6/2017) mendapat sorotan sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Tuban.

Legislatif Pertanyakan Angka Kemiskinan Tuban yang Meningkat

Legislatif Kabupaten Tuban mempertanyakan angka kemiskinan di Tuban yang dinyatakan meningkat. Pasalnya menurut salah seorang anggota Komisi B DPRD Tuban, Cancoko tidak menemukan fakta tersebut di lapangan.

Dinkes Siapkan Pos Kesehatan di Dua Jalur Mudik

Enam posko kesehatan mudik Lebaran Idul Fitri 1438 H, akan disiapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tuban. Enam titik posko tersebut didirikan di titik rawan kecelakaan, khusus di jalur Pantai Utara (Pantura). Selain itu, sejumlah Puskesmas di jalur alternatif juga tetap disiagakan.

Mi Instan Impor Mengandung Babi

Di Mini Market Jatirogo Belum Ada Perintah Penarikan

Empat jenis mi instan instan asal Korea dinyatakan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) mengandung babi. Untuk itu, importir yang bersangkutan diminta untuk segera menarik produk tersebut dari pasaran.

Antisipasi Pemudik, H-7 Perbaikan Jalan Dihentikan

Sejumlah pengerjaan perbaikan jalan di Kabupaten Tuban mulai dihentikan jelang pelaksanaan lebaran idul fitri, tepatnya H-7.

Pemerintah Kecamatan Montong Gelar Rapat Koordinasi

Pemerintah Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban menggelar Rapat Koordinasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.