Banding Dicabut, PN Belum Ketahui Penahanan Lilis
Dicabutnya banding dari Lilis Pratiwining Setyarini atas vonis hukuman satu bulan dari Pengadilan Negeri Tuban, membuat PN belum mengetahui proses masa tahanan selanjutnya.
Dicabutnya banding dari Lilis Pratiwining Setyarini atas vonis hukuman satu bulan dari Pengadilan Negeri Tuban, membuat PN belum mengetahui proses masa tahanan selanjutnya.
Pada pembentukkan program kerja 2017, Pemerintah Kabupaten Tuban mengimbau segenap instansi agar membuat road map atau peta kerja guna mempermudah pelaksanaannya.
Setelah kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan dinaikkan, kini giliran biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) juga ikut naik. Data yang berhasil dihimpun blokTuban.com menyebutkan, sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2016, kenaikan tarif penerbitan SKCK resmi 200 persen, diberlakukan pada 6 Januari 2017.
Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sesuai Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menjadi Rp 30.000 yang sebelumnya Rp 10.000.
Juru Parkir (Jukir) ditempat parkir resmi di kota Tuban patut mendapatkan sorotan. Pasalnya, mereka kerap menarik tarif parkir diatas ketentuan Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir.
Perubahan tarif listrik pada 2017 dipastikan naik bertahap. Tahapan kenaikan tarif listrik untuk golongan 900 atau rumah tangga mampu telah dirilis daftar tiap tahapannya.
Terhitung sejak 1 Januari 2017, diberlakukan kenaikan tarif listrik secara bertahap bagi rumah tangga golongan mampu dengan daya 900 VA.
Kawasan Hutan Ngipeng BKPH Kerek yang digadang-gadang akan dijadikan sebagai Destinasi Wisata Bumi Perkemahan, sekaligus menjadi ikon Kecamatan Kerek tampaknya belum ada kelanjutan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban belum bisa memastikan blangko KTP Elektronik atau e-KTP mulai tersedia.
Sampai saat ini, masih banyak para pegawai negeri sipil (PNS) yang memakai tabung gas elpiji 3kg. Padahal, semetinya mereka beralih memakai tabung 5,5 kg non subsidi atau biasa dikenal dengan bright gas. Kewajiban PNS beralih ke bright gas tersebut merupakan program dari pemerintah pusat.Kewajiban PNS beralih ke bright gas tersebut merupakan program dari pemerintah pusat.