Koalisi Perempuan Ronggolawe Kritik Penanganan Stunting di Tuban, Soroti 795 Kasus BBLR
Ilustrasi AI/blokTuban.com

Reporter: Dhahrul Mustaqim

blokTuban.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban menyoroti persoalan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Tuban. Lembaga tersebut menilai pemerintah daerah perlu lebih serius menangani persoalan gizi buruk dan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko stunting.

Kritik tersebut disampaikan LBH KP Ronggolawe Tuban, melalui siaran pers yang diterima pada Jumat (20/11/2026) sore.

Lawyer LBH KP Ronggolawe Tuban, Suwarti, menilai persoalan stunting tidak semestinya hanya dibebankan kepada orang tua, khususnya ibu. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ibu hamil dan balita mendapatkan akses pelayanan kesehatan serta pemenuhan gizi yang memadai.

LBH KP Ronggolawe mengacu pada data tahun 2025 yang dipublikasikan dalam Kabupaten Tuban Dalam Angka 2026. Data yang bersumber dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Tuban tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam infografis blokTuban.com.

Berdasarkan data tersebut, dari total 12.811 kelahiran sepanjang 2025, tercatat 795 bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Selain itu, terdapat 591 kasus gizi buruk pada anak.

Secara kewilayahan, Kecamatan Semanding tercatat memiliki 77 kasus BBLR, disusul Jatirogo sebanyak 64 kasus dan Soko sebanyak 61 kasus.

Sementara itu, kasus gizi buruk tertinggi tercatat di Kecamatan Jenu dengan 76 kasus, Semanding 69 kasus, dan Parengan sebanyak 59 kasus.

LBH KP Ronggolawe menilai angka tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan dengan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak.

"Ini bukan angka di atas kertas. Ini adalah 795 bayi yang lahir dengan berat badan rendah dan 591 anak yang mengalami persoalan gizi," tulis Suwarti dalam pernyataannya.

LBH KP Ronggolawe mempertanyakan efektivitas program pemerintah daerah dalam menangani persoalan kesehatan ibu dan anak. Lembaga tersebut meminta Bupati dan Wakil Bupati Tuban mengevaluasi program, alokasi anggaran, hingga sistem pemantauan terhadap ibu hamil dan balita.

Menurut Suwarti, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan seremonial, tetapi harus memastikan program pemenuhan gizi benar-benar berjalan hingga tingkat masyarakat.

Sejumlah hal yang disoroti meliputi aktivitas Posyandu, pendampingan ibu hamil, pemberian makanan tambahan (PMT), serta pemantauan tumbuh kembang anak.

LBH KP Ronggolawe juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Dalam siaran pers tersebut, Suwarti menjelaskan bahwa bayi dengan BBLR memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pertumbuhan. Sementara kekurangan asupan gizi secara berkelanjutan pada masa awal kehidupan dapat berdampak terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak.

"Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak dan kualitas sumber daya manusia," tegasnya.

LBH KP Ronggolawe menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional dan hukum dalam menjamin kesehatan ibu dan anak.

Sejumlah regulasi yang disinggung antara lain UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Suwarti menilai berbagai regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan kesehatan ibu dan anak berjalan secara optimal.

Atas kondisi tersebut, LBH KP Ronggolawe meminta DPRD Kabupaten Tuban bersama masyarakat dilibatkan dalam evaluasi dan audit program penanganan stunting.

Lembaga tersebut juga mendesak agar pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi membuka kondisi riil pelaksanaan program di lapangan, termasuk efektivitas penggunaan anggaran dan pendistribusian bantuan pemenuhan gizi.

"Kami meminta DPRD Tuban dan masyarakat dilibatkan mengaudit program stunting. Jangan hanya laporan di atas kertas yang enak dibaca, sementara di lapangan anak-anak yang menjadi korban," pungkas Suwarti.