Belakangan ini, masyarakat semakin terbiasa dengan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite untuk kendaraan. Baik mobil maupun sepeda motor. Terutama di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W. Yudha memastikan premium tetap ada. Sebab pihaknya tidak pernah meminta untuk dihilangkan.
Sekitar 10.000 warga sekitar Operasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tuban, mengikuti acara jalan sehat yang diselenggarakan oleh TBBM Tuban dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pertamina ke-60, Sabtu(9/12/2017).
Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tuban punya cara tersendiri dalam memperingati ulang tahun Pertamina ke 60, yang jatuh pada 10 Desember besok.
Pemerintah Kabupaten Tuban melaui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Agus Wijaya mengungkapkan, pemerintah belum menentukan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2018 mendatang, terutama Premium dan Solar. Menurutnya, masyarakat diminta menanti penetapan dari pemerintah pusat.
Pemerintah berencana mewajibkan PT Pertamina (Persero) menjual Premium di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kebijakan tersebut akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).
Masyarakat di Kabupaten Tuban wilayah selatan diminta tidak perlu khawatir dengan pasokan bahan bakar minyak (BBM) selama puasa. Sebab, sampai saat ini stok BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kecamatan Singgahan masih mencukupi.
Pertamini di Kabupaten Tuban terus bermunculan. Dampaknya pun kian dirasakan penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran botol. Mereka (penjual BBM eceran botol, red) merasa tidak diuntungkan, lantaran penjualannya menurun.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui PT Pertamina (Persero) pada 2017, meresahkan tukang angkut hewan ternak di Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Kebijakan Kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL), Kenaikan BBM, dan Biaya Administrasi STNK yang telah ditetapkan Pemerintah awal Januari, menuai kritikan dari kalangan mahasiswa.