Sangsi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lalai, atau melakukan pelanggaran biasanya diberikan dalam berbagai bentuk. Mulai dari sekadar teguran lisan, teguran tertulis, penundaan jabatan, penurunan jabatan, sampai pada langkah pidana dan diseret ke pengadilan.
Beras kemasan yang diproduksi warga Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, pemasarannya mampu menembus kota-kota yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Selama kurun waktu tahun 2015 kemarin, tercatat ada 30 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, yang terkena sangsi karena lalai, atau melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugas sebagai pelayan publik.
Situs makam yang berlokasi di Dusun Purboyo Mayang Sekar, Desa Rengel/Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban menarik untuk ditelusuri. Berada di aliran sungai dari Goa Ngerong, terdapaat sebuah cungkup makam. Sejauh ini dikenal masyaraat sebagai makam Pangeran Purboyo.
Perayaan Paskah yang jatuh pada Jumat 25 Maret 2016, dilaksanakan di sejumlah gereja di Kabupaten tuban, seperti halnya di Tuban kota. Namun untuk memberikan kenyamanan bagi para jemaah dalam melaksanakan peringatan kenaikan Isa Almasih tersebut, maka perlu disiagakan petugas keamanan dari kepolisian.
Sebenarnya apa sih rahasia untuk bahagia dan sehat? Profesor psikiatri Harvard, Robert Waldinger mengatakan rahasia itu tak ada hubungannya dengan ketenaran, uang atau sukses.
Selain banyaknya pisang susu, perkebunan jeruk mulai dirintis oleh warga Dusun Berus, Desa Dermawuharjo, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.
Beras kemasan dengan merek tertentu, tampaknya mulai menarik minat masyarakat dibandingkan dengan beras curah (tanpa kemasan). Hal ini terlihat, dengan mulai menggeliatnya bisnis beras kemasan.
Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam pelaksanaannya mengundang sejumlah perhatian dari beberapa pihak, tak terkecuali perhatian itu datang dari Ketua DRPD Kabupaten Tuban, Miyadi. Sebab, anggaran dana yang ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan desa tersebut, dalam prakteknya tidak berjalan dengan maksimal.
Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menyisakan banyak masalah, diantaranya pembangunan yang dinilai sebagian pihak tidak maksimal, dan juga proses penyampaian Laporan Keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) yang dikerjakakan oleh perangkat desa juga masih belum optimal.
