Anggota Korpri Pemkab Tuban mengikuti Pembinaan Mental yang diadakan Pengurus KORPRI Kabupaten Tuban, Jumat (20/12/2019) di Pendopo Kridho Manunggal Kabupaten. Kurang lebih 950 PNS dan CPNS Pemkab Tuban tampak antusias menyimak materi yang disampaikan.
Bupati Tuban, Fathul Huda memberi pengarahan kepada 101 Calon Jamaah Haji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Tuban, Senin (29/7/2019) di gedung KORPRI Tuban. Silaturahmi CJH aparatur Pemkab Tuban dengan Bupati Tuban turut dihadiri Sekretaris Daerah; Kepala Kantor Kemenag Tuban; sejumlah pimpinan OPD dan Camat.
Hari pertama aktif masuk kerja usai libur lebaran Idul Fitri 1440 H, bertempat di Pendopo Kridho Manunggal Bupati dan Wakil Bupati Tuban menggelar Halal Bi Halal bersama seluruh jajaran di lingkup Pemkab Tuban, Senin (10/5/2019).
Hari Jumat (24/5/2019) menjadi hari yang dinanti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Tuban. Mereka akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 dengan jumlah total Rp39.020.428.129.
Program penyediaan beras ASN, Karyawan BUMN dan BUMD oleh Diskoperindag Tuban dinilai inovatif oleh Ketua DPRD Miyadi. Kendati demikian, terobosan tersebut harus dilakukan hati-hati.
Selama melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1440 H, seluruh pegawai ASN Pemkab Tuban tak boleh bekerja lebih dari 32,50 jam dalam sepekan. Aturan tersebut berlaku bagi pegawai yang bekerja di instansi yang memberlakukan lima atau enam hari kerja.
Sebanyak 120 Pejabat Pemkab Tuban Dites Urine Sasarannya Pimpinan OPD, Eselon 2 dan 3
Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein, meminta kepada pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) menerapkan empat kompetensi kepemimpinan yaitu, Manajerial, Teknis, Sosial Budaya, dan Pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan enam larangan aktivitas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini untuk membantu Pemerintah memberantas penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa.
Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang keras menjadi tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada serentak Juni mendatang. Selain itu, tim kampanye dilarang keras terdiri dari kepolisian, TNI, Kepala Desa atau Lurah, maupun perangkatnya.