Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar Rapat Paripurna membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rabu (13/7/2016). Dalam rapat paripurna tersebut juga membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2016.
Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Tuban ditarget sudah bisa terbentuk tahun 2017 mendatang. Sekarang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban masih melakukan komunikasi dan persiapan agar lembaga tersebut bisa terbentuk.
Desakan untuk memidanakan pemilik karaoke ilegal yang tetap beroperasi selama bulan ramadan datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Miyadi.
Maraknya karaoke ilegal yang tetap beroperasi selama bulan ramadan mengundang perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban. Bahkan kejadian tersebut langsung mendapat tanggapan oleh Ketua DPRD, Miyadi.
Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPJ APBD) 2015 Kabupaten Tuban telah diterima dengan mulus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dengan diterimanya LPJ tersebut, maka inisiatif muncul untuk membuat Perda LPJ APBD.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melakukan Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama, Rabu (22/6/2016).
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Tuban di Tahun 2016 mencapai angka 2 triliun 100 miliar. Anggaran tersebut dipergunakan untuk serapan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat paripurna bersama Pemkab Tuban, Senin (13/6/2016). Dalam rapat ini turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Tuban beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mensinyalkan akan mencabut pembahasan usulan Raperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Raperda tersebut merupakan usulan dari Eksekutif saat Paripurna di DPRD.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Pemerintah Kabupaten telah membahas Sembilan Raperda, diantaranya adalah Raperda tentang Peningkatan pelayanan publik, ketenaga kerjaan, rumah kos atau pemondokan, pencegahan Narkotika dan obat-obatan terlarang, Taman Pemakaman Umum, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan yang terakhir tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH).
