EDP pergi tiga pejabat itu kembali. Begitulah situasinya, jika kabar yang beredar belakangan itu benar. Ya, di tengah sorotan masyarakat atas kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, muncul isu tak sedap itu.
Erma Dwi Puspitasari atau yang selama ini dikenal dengan inisial EDP tetiba dimutasi. Erma ditarik ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Nama Erma akhir-akhir ini diberbincangkan, karena namanya muncul dalam pusaran dugaan suap yang menyeret pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban dan kasus tambang ilegal.
Entah ada apa dengan lembaga penegak hukum di Kabupaten Tuban ini. Sebelumnya Polresta Tuban yang salah satu pejabatnya utama (PJU) nya mengancam wartawan secara verbal, sehingga ramai-ramai diprotes dan didatangi wartawan Ronggolawe Pess Solidarity (RPS) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Kasus suap dalam penanganan perkara tambang ilegal di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban menggelinding bagai bola salju, semakin lama makin membesar. Kasus tersebut hanya membuat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tuban dan tiga anak buahnya dicopot dari jabatan dan diperiksa Jaksa Pengawasan, kasus ini juga menyeret orang dalam lainnya.
Puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban menghujani Kantor Kejaksaan Negeri Tuban.
blokTuban.com – Video yang dinarasikan sebagai dugaan penggeledahan rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tuban oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur viral di media sosial. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban pun memberikan klarifikasi dan membantah narasi yang beredar.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban pada Kamis (28/8/2025) melaksanakan pemusnahan barang bukti (BB) dari sejumlah perkara tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kejari Tuban ini kali kedua di tahun 2025.
Reporter: Mochamad Nur Rofiq blokTuban.com – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban bergerak ke Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kamis (7/8/2025) sekitar pukul 10.00 WIB. Langkah itu dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Pendapatan Asli Desa (PADes) tahun 2022–2024.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KP. Ronggolawe mengkritisi kali kedua berkas penyidikan kasus dugaan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) KUHP Jo pasal 315 KUHP Jo pasal 316 KUHP dikembalikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban pada penyidik Polres Tuban.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan biopori tahun anggaran 2021. Ketiga tersangka tersebut adalah YA, WS, dan HG.