Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu Tuban telah menyediakan Pengawas Perikanan dan syahbandar untuk mempermudah masyarakat nelayan Tuban dalam pelayanan pembuatan surat-surat kapal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat berlayar.
Sarana prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu terus ditingkatkan guna memberikan kepuasan bagi masyarakat nelayan. Selain lokasi pelelangan, di PPI Bulu juga dibangun Gedung Serba Guna (GSB) yang disewakan untuk masyarakat umum dengan dana masuk kas daerah.
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban saat senja menjelang kini beralih fungsi jadi tempat pemancingan. Hal ini menjadi pemandangan rutin bagi setiap warga yang berkunjung di pelabuhan ikan ini.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), berencana akan mengunjungi kilang minyak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) selama dua jam ke depan.
Penjagaan ketat dilakukan petugas gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polres Tuban di luar area PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI).
Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) di PT.Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Desa Remen, Kecamatan Jenu pada hari ini Sabtu (26/12/2015) sudah ada kordinasi dengan Muspika Jenu.
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), berencana mengunjungi kilang minyak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) yang ada di Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu yang berada di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban terus melakukan pembangunan. Upaya tersebut dilakukan untuk perbaikan sarana dan prasarana agar bisa dipergunakan dengan baik, meskipun diketahui proses lelang di TPI belum berjalan dengan maksimal.
Hujan deras yang terjadi belakangan hari ini tak hanya mengguyur Kota Tuban dan kecamatan terdekat di sekitarnya. Namun hujan deras juga mengguyur Bumi Wali bagian barat, tepatnya di Kampung Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban.
Proyek seluas kurang lebih 2 Hektar (Ha) dengan dana sebesar Rp80 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim, tidak maksimal penggunaannya. Banyak hal yang membuat nelayan enggan mengikuti lelang atau menyetor hasil tangkapan ke tempat tersebut. Diantaranya pembayaran tengkulak yang mengikuti lelang tidak jelas, sehingga nelayan terkadang merugi.
