Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti asal Kabupaten Tuban menyoroti ketidakjelasan status hukum dan kelembagaan tenaga pendidik dalam program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial. Sorotan itu ia sampaikan usai kunjungan spesifik Komisi VIII ke Sentra Terpadu di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025).
Menurut Haeny, berdasarkan temuannya di lapangan, calon kepala Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah. Namun, hingga kini belum ada surat keputusan (SK) tertulis mengenai status mereka secara resmi di bawah kementerian pusat.
“Meski disebut akan dipindah ke pusat, hingga saat ini mereka belum menerima SK tertulis. Padahal, hal ini melibatkan instansi negara lain seperti BKN dan KemenPAN-RB. Ini yang sejak awal sudah saya ingatkan kepada Kementerian Sosial,” ujar legislator dapil Jawa Timur IX itu dikutip dari web Parlementaria.
Lebih lanjut, Haeny mengungkap bahwa sebagian besar tenaga pengajar lainnya di Sekolah Rakyat direkrut melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Kemensos.
Ia mempertanyakan keberlanjutan status mereka, terutama terkait alokasi anggaran jangka panjang yang belum tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
“Jika kontrak PPPK dengan Kementerian Sosial hanya untuk satu tahun, bagaimana kelanjutannya? Apakah akan diperpanjang atau dialihkan? Ini penting untuk keberlangsungan Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Haeny juga mendorong agar sistem pendidikan berasrama seperti Sekolah Rakyat dilengkapi dengan kehadiran “pamong” yang akan mendampingi siswa dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang diterapkan di sekolah semi-militer Taruna Nusantara.
“Kalau sekolah umum tak terbiasa dengan sistem asrama, Kementerian Sosial justru unggul. Mereka punya SDM dan pengalaman yang cukup, bahkan bisa memanfaatkan tenaga dari 27 UPT Sentra di seluruh Indonesia,” katanya.
Dari sisi infrastruktur, Haeny mengapresiasi progres pembangunan Sekolah Rakyat di Sentra Bekasi yang dinilainya sudah mencapai 80 persen dan sesuai dengan blueprint hasil kolaborasi Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa ketersediaan lahan masih menjadi tantangan terbesar dalam ekspansi Sekolah Rakyat ke seluruh kabupaten/kota sesuai target Presiden Prabowo. Ia pun mendorong agar aset-aset pemerintah provinsi yang tidak terpakai bisa dialihfungsikan.
“Saya pernah sampaikan, daripada cari lahan baru, lebih baik kita manfaatkan aset provinsi yang idle. Pemerintah provinsi bisa membantu mempercepat realisasi program ini,” tambah politisi Partai Golkar tersebut.
Menutup keterangannya, Haeny mengingatkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat jangan hanya mengejar angka, melainkan juga kualitas tata kelola dan manajemen pendidikan.
“Kalau kita mau mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo melalui Sekolah Rakyat, maka tenaga pendidikan, kurikulum, dan tata kelola kelembagaan harus beres sejak awal,” tandasnya.
