Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban mengumpulkan sejumlah perusahaan menengah kebawah di wilayah kabupaten setempat, guna membahas Pergub Jawa Timur (Jatim) Nomor 75 tahun 2017, terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota pada tahun 2018.
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk melindungi usaha tani, terus dilakukan dengan getol. Melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kemenpan RI), kini sudah ada 20 ribu hektar lahan petani yang didaftarkan.
Beberapa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban, ditengarai ikut pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) bersama dengan Pemerintah Pusat terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk yang tinggal di sekitar hutan. Yakni dengan pengelolaan lahan yanh tidak digarap Perhutani untuk diberdayakan.
Komitmen untuk bermanfaat bagi daerah pemilihan (Dapil) terus dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) SW. Yudha. Kali ini ia memfasilitasi penyerahan motor sampah kepada perwakilan desa di Kabupaten Tuban.
Guna mendukung program pembangunan wisata perdesaan, Pemerintah Desa Sidomulyo membutuhkan dukungan yang melibatkan peran masyarakat berbasis kelompok. Untuk itu, dalam penangan program agrowisata Pemdes membentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis.
Untuk melindungi pedagang kecil agar tidak terpuruk, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah melakukan Moratorium (Penangguhan) terhadap izin toko modern di Kabupaten Tuban.
Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan program pemerintah pusat untuk meringankan beban para petani. Program bersubsidi tersebut cukup ringan dengan biaya Rp36.000 untuk tiap hektar lahan pertanian.
Pemerintah Kabupaten Tuban melaui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Agus Wijaya mengungkapkan, pemerintah belum menentukan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2018 mendatang, terutama Premium dan Solar. Menurutnya, masyarakat diminta menanti penetapan dari pemerintah pusat.
Untuk megawal jalanya proses ujian perangkat desa yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban pada Selasa (12/12/2017), Kepolisian Resort (Polres) Tuban akan mengerahkan personel sesuai dengan permintaan Pemkab Tuban.
