Untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) ataupun Dana Desa (DD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akan memperketat pengawasan, agar anggaran yang bersumber dari dana pemerintah tidak disalahgunakan.
Bupati Tuban Fathul Huda, tampaknya tidak mau kompromi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan uang negara, baik melalui Anggaran Dana Desa (ADD) ataupun Dana Desa (DD). Seperti yang telah dilakukan oleh Kades Talun, Kecamatan Montong.
Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah Kabupaten Tuban masih banyak yang terbengkalai di periode pertama tahun 2011-2016. Kesenjangan sosial masih terjadi di Kabupaten yang berjuluk Bumi Wali ini.
Berkaitan dengan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbub) tentang Pilkades serentak 2016 sudah menjadi wewenang Bagian Hukum (Bagkum) Pemerintah Kabupaten Tuban, bukan wewenang Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas).
Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC-SPN) Kabupaten hingga saat ini, Senin (4/7/2016) belum menerima laporan pengaduan dari pekerja atau buruh berkaitan dengan Tunjangan Hari Raya (THR). Organisasi pekerja tersebut menyatakan kesiapannya untuk menerima pengaduan dari pekerja atau buruh yang tidak mendapatkan THR dari Perusahaan di hari idul fitri.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tuban menjamin jalur Pantura di Kabupaten Tuban dalam kondisi siap dilewati pemudik. Sehingga arus mudik dan arus balik yang melewati Tuban diperkirakan bisa berlangsung dengan lancar.
Pejabat Pemerintah Kabupaten Tuban sudah mengetahui jika mobil dinas tidak boleh digunakan untuk mudik lebaran. Mobil plat merah itu tidak diperkenankan untuk digunakan keperluan pulang kampung halaman.
Kambang Putih Tuban Park (KPTP) Sebentar lagi akan dibuka untuk umum. Wisata modern yang berada di belakang terminal Kambang Putih itu direncanakan akan dibuka bertepatan pada hari raya Idul Fitri.
Semua mobil dinas akan diparkir di rumah pejabat yang menggunakannya. Jadi tidak ada mobil dinas yang dikandangkan di kantor pemkab. Namun mobil plat merah tidak dibolehkan untuk dipakai keperluan mudik.
Dua Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban yang diambil alih provinsi masuk pembatalan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perda tersebut adalah tentang Izin Usaha Pertambangan dan tentang pendidikan menengah.
