PMII Tuban Gelar Aksi di Depan Pemkab, Soroti Darurat Layanan Kesehatan

Reporter: Dahrul Mustaqim

blokTuban.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, menyoroti kondisi darurat layanan kesehatan yang dinilai masih jauh dari kata layak, khususnya bagi masyarakat miskin, Senin (10/08/2026).

Aksi tersebut dipicu oleh kasus Mohammad Nasirudin (30), warga Dusun Krajan, Desa Lajukidul, Kecamatan Singgahan, yang menderita kanker usus dan diduga mengalami kendala dalam mengakses layanan rujukan. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi pada Mei 2025, saat almarhum Kasmain (69) meninggal dunia akibat keterbatasan biaya operasional dan tidak tersedianya ambulans rujukan gratis.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster tuntutan dan melakukan orasi secara bergantian, mendesak Pemkab Tuban untuk segera melakukan pembenahan serius terhadap sistem layanan kesehatan.

Ketua PC PMII Tuban, M. Rovid Wahyudin, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes atas lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.

“Kami turun ke jalan karena ini sudah darurat. Ketika warga tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena persoalan biaya dan administrasi, itu menunjukkan negara belum hadir sepenuhnya,” tegas M. Rovid Wahyudin di sela aksi.

Ia juga mengkritik birokrasi yang dinilai lebih mengutamakan prosedur dibanding keselamatan warga.

“Jangan sampai kelengkapan berkas lebih diutamakan daripada nyawa manusia. Dalam kondisi darurat, penyelamatan harus menjadi prioritas utama,” lanjutnya.

Dalam aksinya, PMII Tuban menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Di antaranya mendesak evaluasi total terhadap kinerja Dinas Kesehatan, menghentikan praktik yang dinilai memberatkan masyarakat miskin, menyediakan ambulans rujukan gratis antar daerah selama 24 jam, serta mengalokasikan anggaran non-medis seperti transportasi dan akomodasi bagi pasien rujukan.

Selain itu, PMII juga menuntut adanya rumah singgah layak huni di kota-kota rujukan guna membantu keluarga pasien selama menjalani pengobatan.

Rovid menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, pihaknya akan melanjutkan aksi dengan skala yang lebih besar.

“Jika tidak ada respons konkret, kami siap menggelar aksi lanjutan dan mengonsolidasikan gerakan untuk mengawal hak hidup masyarakat Tuban,” pungkasnya.