Wacana royalti jurnalistik dan alokasi 30 persen biaya operasional LMK mengemuka di Surabaya. Bagaimana nasib media lokal dan kompensasi link tax?
Revisi UU Hak Cipta dan aturan link tax mengancam keberlangsungan media lokal hingga ibarat masuk IGD. Para pimpinan media daerah menolak sentralisasi kompensasi LMK dan menuntut skema B2B murni demi menyelamatkan ekosistem informasi publik.
Reporter: Mochamad Nur Rofiq blokTuban.com – Aksi kriminalitas yang tergolong nekat dan sadis mengguncang wilayah hukum Polres Tuban. Seorang mama muda berinisial S (24), warga Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh perampok yang menyelinap masuk ke dalam rumahnya, Sabtu (27/6/2026) sekitar pukul 08.00 WIB. Korban yang saat itu sedang tak berdaya seorang diri, tidak hanya kehilangan harta bendanya, tetapi juga mengalami trauma mendalam setelah kedua tangannya diikat, dipukul hingga memar, serta diancam dengan sebilah pisau tajam oleh pelaku misterius.
Tiga terdakwa dalam kasus penyelundupan pupuk bersubsidi dari Sampang, Madura ke Tuban menerima vonis berbeda dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tuban.
Hak pilih sejumlah warga di Kabupaten Tuban terancam akibat kesalahan dalam pendataan pemilih, Senin (25/11/2024).
Dari total 388 peserta yang mendaftarkan karyanya, terpilih 8 karya terbaik pilihan para juri. Selanjutnya, dilakukan voting terbuka secara umum untuk menentukan tiga terbaik.
Sebagai televisi nasional yang didaulat sebagai rumahnya musik dangdut tanah air dan juga konsisten memberikan komitmen mendukung para musisi dan insan yang bergerak di industri dangdut, ajang penghargaan Ambyar Awards 2024 siap digelar.
Presiden Joko Widodo memastikan telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights (Hak Penerbit). Menurut presiden, penandatanganan dilakukan kemarin (19/9) di Jakarta.
Setelah menjalani proses persidangan, oknum polisi yang terlibat bisnis tambang ilegal di Kabupaten Tuban, dijatuhi hukuman kurungan selama 7 bulan dan denda sebesar Rp5 juta, Selasa (19/12/2023).
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk segera mematenkan warisan yang ada di Bumi Wali Tuban, baik berupak warisan budaya maupun warisan benda.