Sebuah konter HP di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban Violet Reload diacak-aca oleh dua residivis. Seluruh barang di dalam konter milik warga Bangilan, AER (37) itu raib digondol kedua pencuri tersebut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban, bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), mengadakan seminar dan pelatihan penatalaksanaan gangguan pendengaran sebagai program pengabdian masyarakat.
Baru-baru ini terjadi pembobolan data registrasi kartu SIM di Indonesia yang terdiri dari data NIK dan nomor ponsel. Lebih dari 1,3 miliar keping data pribadi dikompromikan dalam insiden ini. Kasus pencurian dan kebocoran datapu kian marak.
Paguyuban becak di Kabupaten Tuban, yang berada di area parkir Wisata Sunan Bonang, merasa keberatan terkait kewajiban setoran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP).
Aksi pencurian Handphone (Hp) milik seorang pemandu karaoke berinisial W (28) di dalam Room LC (Ladys Club) Dunia Karaoke PUB N KTV yang berlokasi di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban berhasil diungkap oleh polisi.
Jalan raya yang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan lalu lintas, kini telah beralih fungsi digunakan untuk kegiatan perdagangan. Kondisi tersebut terpantau du Jalan Pahlawan hingga Basuki Rahmat atau sekitar Taman Sleko Tuban.
Setelah membaca reformulasi dan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan Dewan Pers terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Komisi III DPR siap memperjuangkan reformulasi dan DIM tersebut, Rabu (24/8/2022).
blokTuban.com - Pelaku spesialis pencuri Handphone berinisial NA (34) warga Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, akhirnya berhasil dibekuk oleh petugas Polres Tuban.
blokTuban.com - Tersangka pencurian handphone yang terjadi di Desa Klutuk, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban terancam mendekam 7 tahun di dalam penjara.
Keberatan masyarakat terhadap pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akhirnya direspon oleh Presiden Jokowi dengan bertemu Menkopolhukam Mahfud MD. Pemerintah membuka pintu lebar-lebar untuk membahas 14 pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.