
Reporter: Jihan S
blokTuban.com - Single salary adalah sistem penggajian ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menggabungkan seluruh komponen penghasilan menjadi satu gaji utuh (take home pay). Dalam skema ini, tidak ada lagi tunjangan-tunjangan terpisah seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, atau tunjangan lainnya. Semuanya dilebur menjadi satu angka gaji tunggal yang mencerminkan keseluruhan hak penghasilan seorang PNS.
Sistem ini sebenarnya bukan hal baru. Sudah lama diwacanakan sejak reformasi birokrasi dicanangkan, namun baru belakangan ini kembali ramai dibicarakan seiring dengan rencana penyederhanaan birokrasi dan peningkatan efisiensi anggaran negara.
Perbedaan Single Salary vs Sistem Gaji Sekarang
Komponen | Sistem Sekarang | Single Salary |
---|---|---|
Gaji Pokok | Ya | Ya |
Tunjangan Jabatan | Ya (berdasarkan golongan/jabatan) | Tidak ada (dilebur dalam gaji total) |
Tunjangan Kinerja | Ya (bervariasi antar instansi) | Tidak ada (terintegrasi dalam gaji total) |
Tunjangan Lain-lain | Ya (misalnya tunjangan istri/anak) | Diintegrasikan dalam gaji tunggal |
Skema Total Gaji | Gaji Pokok + Tunjangan + Tukin | Gaji tunggal tetap dan transparan |
Evaluasi Kinerja | Dipisah (via tunjangan kinerja) | Terintegrasi dalam sistem gaji total |
Keadilan Antar Instansi | Sering tidak merata | Lebih adil dan seragam |
Tujuan Utama | Administratif dan historis | Profesionalisme, efisiensi, transparansi |
Alasan Pemerintah Mendorong Single Salary
-
Keadilan Penghasilan
Saat ini, ada ketimpangan antara PNS di pusat dan daerah atau antarinstansi karena perbedaan tunjangan kinerja. Single salary akan membuat standar penghasilan lebih merata. -
Transparansi dan Akuntabilitas
Dengan satu angka gaji total, perhitungan anggaran lebih mudah diawasi dan tidak rumit. -
Efisiensi Anggaran
Mengurangi beban administrasi tunjangan yang terlalu banyak dan kompleks. -
Meningkatkan Profesionalisme ASN
Sistem gaji yang lebih bersih diharapkan meningkatkan motivasi dan kinerja ASN secara menyeluruh.
Apakah Sudah Berlaku?
Hingga Oktober 2025, sistem single salary masih dalam tahap kajian dan simulasi oleh pemerintah, termasuk Kementerian PANRB, BKN, dan Kementerian Keuangan. Penerapannya tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan belum menjadi kebijakan resmi yang berlaku untuk tahun 2026.
Tantangan Implementasi adalah penyesuaian anggaran negara dan daerah, resistensi internal, dan juga perlu untuk revisi regulasi (UU ASN dan PP terkait gaji).
Kesimpulan
Sistem single salary adalah langkah reformasi besar dalam pengelolaan ASN, yang bertujuan menciptakan sistem gaji yang adil, transparan, dan efisien. Meski belum diterapkan, pemerintah terus mengkaji kemungkinan implementasinya. Jika berhasil, sistem ini bisa menjadi tonggak penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan berdaya saing tinggi.