Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Sunarta bersama Ketua Ikatan Adhiyaksa Dharmakarini (IAD) wilayah Jawa Timur, Iis Sunarta melakukan kunjungan kerja dan supervisi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, Selasa (23/10/2018).
Penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Siti Ngatiah, Kepala Desa (Kades) Mojoagung beserta suaminya, Haji Makmur terus bergulir. Basis masa, baik dari pihak pro dan kontra pun terus memperjuangkan suara-suara dan keinginannya. Sama halnya yang akan dilakukan oleh sebagian warga Desa Mojoagung, Kecamatan Soko ini.
<div dir="auto">Ratusan warga dari Desa Mojoagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tuban, Senin (10/8/2018).</div>
Selama bulan Desember tahun 2017, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tuban mencatat ada sebanyak 1.107 kendaraan di Kabupaten Tuban yang terkena tilang.
Pada 11-15 September 2017 ini Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi mendapat kesempatan berkunjung ke Beijing, Tiongkok. Kebetulan saya ditunjuk sebagai salah satu delegasi Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dalam The 22ND Annual Conference And General Meeting of The International Association of Presecutors.
Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban memberikan apresiasi kepada para kepala desa (Kades), yang telah berani menjemput bola meminta pendampingan dari Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam mengelola dana desa (DD).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban mengembalikan berkas perkara korupsi tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemandian Bektiharjo kepada pihak Reskrim Polres Tuban, atas penyelewengan karcis yang dilakukan bulan Agustus 2016 lalu.
.jpg)
Kejaksaan Negeri Tuban telah membidik empat desa yang diduga melakukan penyimpangan terkait penyalahgunaan anggaran. Saat ini kasus keempatnya sedang didalami untuk dilakukan kajian secara mendalam.
Perkembangan kasus korupsi revitalisasi Pasar Plumpang, Desa/kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, seolah jalan ditempat. Padahal, kasus ini sudah mencuat sejak pertengahan tahun 2015 lalu.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban meminta kepada Pemerintah Desa (Pemdes) agar berhati-hati mengelola uang negara yang dicairkan ke desa. Karena, desa mendapatkan alokasi anggaran cukup besar sejak tahun 2015. Yakni, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).