Polemik keberadaan tambang pasir di Bengawan Solo, tepatnya di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, akhirnya berujung pada musyawarah bersama di kantor desa. Hasilnya, disepakati untuk perahu-perahu tambang pasir yang dari wilayah Kabupaten Tuban tidak mengambil pasir di bantaran Desa Kabalan.
Puluhan warga Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban menuntut harga wajar terkait pembebasan lahan Jalan Lingkar Selatan (JLS).
Bertani di lahan tadah hujan seperti berjudi dengan nasib. Petani harus pandai-pandai memperkirakan berakhirnya musim penghujan dan masuknya musim kemarau sebelum menebar benih.
Kajian seputar manfaat air susu ibu (ASI) memang telah banyak dilakukan. Studi baru meragukan manfaat ASI yang mencerdaskan anak, namun terungkap manfaat ASI dalam mengurangi hiperaktivitas.
Pelebaran jalan poros antara Kecamatan Montong menuju Kecamatan Singgahan ditargetkan rampung di tahun 2017 ini. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban M. Miyadi. Usai reses di Kecamatan Montong, politisi PKB tersebut mengatakan pelebaran jalan poros Kecamatan Montong sampai Dusun Jojogan, Kecamatan Singgahan yang sebagian belum rampung ditargetkan rampung tahun ini.
Persoalan pendistribusian pupuk bersubsidi yang kerap menuai masalah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Tuban. Bersama salah satu bank plat merah, sekitar 205.000 petani di Tuban bakal menerima kartu tani.
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Asset 4 Cepu berkomitmen untuk melakukan eksplorasi masif tahun ini untuk meningkatkan cadangan dan produksi Minyak dan Gas (Migas).
Jumlah Pengunjung Wisata Kabupaten Tuban di awal tahun 2017 terbilang cukup banyak. Setidaknya di dua bulan awal tahun, yaitu bulan Januari hingga Februari, terdapat 800, 6 ribu Masyarakat yang berlibur menikmati wisata milik Pemerintah Kabupaten Tuban.
Tahun ini para kepala desa di wilayah kerja perusahaan (WKP) Pertamina EP Asset IV Cepu di Kecamatan Senori bisa tersenyum lebar. Sebab, alokasi dana desa (ADD) di wilayah tersebut akan dinaikan menjadi Rp4.629.709.200. Kenaikan tersebut sekitar Rp1,8 juta. Untuk itu pengelolaannya harus transparan dan akuntabel.
Maraknya perbuatan atau tindakan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS), di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten membuat masyarakat harus lebih cermat dan teliti.
