Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo menyinggung soal Reklamasi Mega proyek Kilang Minyak seluas 200 hektare di laut utara Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban yang dianggap merugikan nelayan.
Beban biaya besar menjadi salah satu pertimbangan tidak lahirnya Komisi Informasi di Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- Dalam kegiatan operasionalnya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selalu memperhatikan keberlangsungan alam atau lingkungannya. Sehingga, perusahaan semen milik Negara ini selalu melakukan berbagai inovasi untuk untuk memperbaiki alam agara lebih baik setelah kegiatan operasionalnya.
.jpg)
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembanagan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Diskominfo Tuban, Agus Heru Purnomo menjelaskan program Internet desa dimaksudkan untuk kebutuhan desa terkait pelayanan masyarakat yang cepat dan transparan. Selain itu, untuk menyediakan akses jaringan internet bagi seluruh masyarakat Bumi Wali.
Selepas reses di Kabupaten Tuban, anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari mengaku prihatin dengan kondisi lahan pasca tambang di Indonesia. Karena baik perusahaan plat merah, kuning, maupun hijau upaya reklamasinya belum maksimal.
Untuk mencukupi lahan kilang minyak di Kecamatan Jenu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi telah memberi ijin Pertamina untuk melakukan pemulihan (restorasi) garis pantai 20 haktare dan reklamasi 200 hektare.
Pengusaha senior Mochtar Riady membagi pengalaman yang berharga dalam membangun bisnisnya mengikuti teknologi yang terus berkembang, di depan ratusan peserta Indonesia Digital Conference 2019 yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Membuat layang-layang kini menjadi peluang usaha menjanjikan di Kabupaten Tuban. Jika dulu hanya digemari anak-anak, kini layang-layang telah dipamerkan dalam festival nasional hingga internasional.
Beberapa saat terakhir ini, masyarakat dihebohkan pesan berantai di whatsapp (WA) mengenai informasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan dibuka pada 23 Oktober 2019 mendatang.